Sanksi Jepang untuk Korut

Roket Korut
Peluncuran roket Korut mengundang kecaman dari Jepang
Jepang memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi kepada Korea Utara selama satu tahun ke depan. Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran roket pada hari Minggu.

Tokyo juga akan memperketat aliran dana dan menurunkan pinjaman untuk untuk negara miskin ini.

Korea Utara mengatakan bahwa peluncuran pada hari minggu lalu merupakan peluncuran satelit untuk ditempatkan di orbit mereka, namun Jepang dan negara lainnya menilai peluncuran roket tersebut hanya untuk menutupi rencana Korut melakukan uji coba misilnya.

Laporan dari New York menyebutkan Dewan Keamanan PBB menemui jalan buntu untuk memberi respon peluncuran roket milik Korut ini.

Jepang dan Amerikas Serikat mendesak untuk dikeluarkannya sebuah resolusi yang bisa memaksa kembali dan kemungkinan memperpanjang sanksi kepada Korut seperti yang diterapkan pada uji coba nuklir Korut Tahun 2006.

Namun Cina dan Rusia memiilh sikap untuk berhati-hati, mereka juga belum yakin Pyongyang telah melakukan pelanggaran dalam proses peluncuran roket mereka.

Kontrol aliran dana

Sanksi yang diberikan Jepang kepada Korut sejak 2006 akan berakhir pada Senin mendatang.

Sekretaris Kepala Kabinet, Takeo Kawamura, mengatakan rapat kabinet yang berlangsung pagi ini, Jepang telah memutuskan untuk memperpanjang sanksi selama 1 tahun kepada Korut.

Kawamura mengatakan Jepang ingin memastikan aliran dana yang masuk ke Korut.

Dia menambahkan jumlah uang yang disntranfer ke negara komunis itu, meskipun nilainya, tidak besar di masa mendatang harus dilaporkan kepada pemrintah Jepang.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il, sendiri Kamis kemarin sempat muncul dihadapan publik, kemunculannya ini adalah yang pertama sejak pemimpin tersebut dikabarkan mengalami stroke tahun lalu.

Dalam gambar yang ditayangkan televisi setempat,, Kim tampak sedang mengahdiri pertemuan parlemen dimana kembali dipilih untuk memimpin Korut.

Pertemuan itu bertepatan dengan pengumuman yang menyatakan Korea Utara akan merevisi konstittusinya.

Tidak ada informasi lengkap soal ini tapi beredar spekulasi bahwa mungkin langkah tersebut berkaitan dengan pergantian kepemimpinan Kim.

Korea Utara mengancam

Korea Utara
DK PBB sedang membahas tanggapan atas Korea Utara
Seorang diplomat Korea Utara memperingatkan langkah keras akan menyusul jika PBB memutuskan tindakan atas negara itu setelah meluncurkan satelit pada Hari Minggu.

Dewan Keamanan PBB sedang membahas apakah Korea Utara harus dihukum atau tidak sehubungan dengan peluncuran itu.

Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa mengatakan peluncuran satelit sebenarnya merupakan uji balistik yang jelas melanggar Resolusi PBB.

Namun Cina dan Rusia lebih berhati-hati dengan mengatakan mereka belum yakin bahwa Pyongyang melanggar peraturan.

Pyongyang mengatakan uji coba 3 tahap Roket Taepodong 2 berhasil dengan menempatkan satelit ke orbit dan kini sudah mengirimkan data maupun lagu-lagu revolusioner.

Namun militer Amerika mengatakan uji coba itu gagal karena ada bagian dari roket yang jatuh ke Lautan Pasifik.

Langkah selanjutnya

Jika 15 anggota Dewan Keamanan mengambil langkah bentuk apapun, kami akan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara kami

Pak tok-hun

Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Tok-hun, memperingatkan DK PBB tentang aksi untuk menghukum Pyongyang dengan menegaskan bahwa mereka hanya meluncurkan satelit pada akhir pekan, dan bukan rudal.

"Jika 15 anggota Dewan Keamanan mengambil langkah bentuk apapun, kami akan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara kami," katanya.

Dia juga memperingatkan tentang 'langkah keras yang diperlukan' namun tidak mengelaborasi langkah yang akan ditempuh Korea Utara itu.

"Semua negara memiliki hak yang tidak bisa dicabut untuk menggunakan ruang angkasa secara damai," tambahnya.

Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengatakan peluncuran itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB No. 178, yang disepakati Oktober 2006 dan melarang Koera Utara melakukan kegiatan rudal balisik.

Jepang dan Amerika mendesak agar ada sebuah resolusi DK PBB yang bisa memperkuat atau mungkin memperluas sanksi yang sudah ada atas Korea Utara, yang dilaksanakan setelah uji coba nuklir negara itu Tahun 2006.

Sanksi keuangan dan larangan bepergian bagi pejabat Korea Utara yang terlibat dalam progam senjata sebenarnya tidak pernah diterapkan.

Dan masih dipertanyakan seberapa efektif embargo, karena Korea Utara masih punya teknologi untuk meluncurkan satelit, kata wartawan BBC di Markas Besar PBB di New York, Laura Trevelyan.

Beijing menentang sanksi

Hari Minggu, Moskow mengatakan uji coba Minggu itu menimbulkan keprihatinan namun menentang kesimpulan yang terburu-buru sementara Cina mengatakan Pyonyang memiliki hak untuk program ruang angkasa yang damai.

Sebagai mitra lama Pyongyang, Beijing menentang sanksi lebih lanjut dengan mengatakan hal itu akan kontra produktif.

Cina bahkan mungkin melihat pernyataan ulang dari sanksi yang sudah ada sekarang ini sebagai tindakan provokatif.

Kemungkinan besar negara-negara besar dunia akan sepakat untuk sebuah pernyataan bersama dan bukan resolusi, yang sifatnya lebih kuat dan mengikat.

Wartawan BBC melaporkan Inggris tidak mengupayakan sebuah resolusi namun menegaskan perlunya tanggapan yang keras, dengan perhitungan jika kelak memang hanya pernyataan saja yang bisa dicapai.

Israel tidak akui Annapolis

BBC Indonesia.com 01 April, 2009 - Published 14:49 GMT
Tokoh ultra nasionalis Lieberman adalah pilihan tokoh kontroversial bagi jabatan menlu
Tokoh ultra nasionalis Lieberman adalah pilihan tokoh kontroversial bagi jabatan menlu
Menteri Luar Negeri Israel yang baru yang berhaluan ultra nasionalis mengatakan negerinya tidak terikat pada perjanjian Annapolis 2007, untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan Palestina.

"Konprensi Annapolis tidak memiliki keabsahan," kata Avigdor Lieberman.

Dia mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan menteri luar negeri, dan membuat pendahulunya Tzipi Livni menyela, dan para diplomat bersikap kikuk karenanya.

Dalam pertemuan di Annapolis di tahun 2007, kedua belah pihak, Israel danPalestina, setuju untuk melakukan perundingan lebih lanjut, guna pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Para pejabat Palestina mengatakan pernyataan Lieberman itu bisa mengganggu stabilitas di kawasan.

"Ada satu dokumen yang bisa memaksa kami, namun itu bukan konprensi Annapolis, karena tidak memiliki keabsahan," kata Liberman.

Yang dimaksudkan oleh Lieberman adalah rencana perdamaian internasional, yang dikenal dengan nama Peta Jalan, yang disetujui tahun 2003.

"Pemerintah Israel tidak pernah meratifikasi Annapolis, demikian juga dengan parlemen," katanya lagi.

Pemerintah diambil sumpahnya

Persetujuan Annapolis dilihat sebagai usaha terakhir dari pemerintahan Amerika Serikat terdahulu, guna mewujudkan apa yang disebut Presiden Bush sebagai "visinya bagi perdamaian yang melibatkan solusi dua negara."

Para pemimpin Israel dan Palestina setuju untuk meluncurkan perundingan "berkelanjutan dan penuh semangat" guna mencapai persetujuan menyeluruh, dan berusaha agar itu terjadi dengan batas waktu akhir tahun 2008.

Meskipun pemerintahan baru pimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghindari pernyataan pembentukan negara Palestina, Peta Jalan yang disebutkan oleh Lieberman juga bermaksud mencapai tujuan tersebut.

Lieberman merupakan pilihan kontroversial bagi jabatan menteri luar negeri dalam pemerintahan sayap kanan Israel yang diambil sumpahnya hari Selasa.

Ketika ditanya mengenai pendapat menteri luar negeri tersebut, sumber-sumber politik yang dekat dengan Netanyahu dikutip mengatakan ini juga adalah pendapat dari pemimpin baru Israel tersebut.