Sanksi Jepang untuk Korut

Roket Korut
Peluncuran roket Korut mengundang kecaman dari Jepang
Jepang memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi kepada Korea Utara selama satu tahun ke depan. Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran roket pada hari Minggu.

Tokyo juga akan memperketat aliran dana dan menurunkan pinjaman untuk untuk negara miskin ini.

Korea Utara mengatakan bahwa peluncuran pada hari minggu lalu merupakan peluncuran satelit untuk ditempatkan di orbit mereka, namun Jepang dan negara lainnya menilai peluncuran roket tersebut hanya untuk menutupi rencana Korut melakukan uji coba misilnya.

Laporan dari New York menyebutkan Dewan Keamanan PBB menemui jalan buntu untuk memberi respon peluncuran roket milik Korut ini.

Jepang dan Amerikas Serikat mendesak untuk dikeluarkannya sebuah resolusi yang bisa memaksa kembali dan kemungkinan memperpanjang sanksi kepada Korut seperti yang diterapkan pada uji coba nuklir Korut Tahun 2006.

Namun Cina dan Rusia memiilh sikap untuk berhati-hati, mereka juga belum yakin Pyongyang telah melakukan pelanggaran dalam proses peluncuran roket mereka.

Kontrol aliran dana

Sanksi yang diberikan Jepang kepada Korut sejak 2006 akan berakhir pada Senin mendatang.

Sekretaris Kepala Kabinet, Takeo Kawamura, mengatakan rapat kabinet yang berlangsung pagi ini, Jepang telah memutuskan untuk memperpanjang sanksi selama 1 tahun kepada Korut.

Kawamura mengatakan Jepang ingin memastikan aliran dana yang masuk ke Korut.

Dia menambahkan jumlah uang yang disntranfer ke negara komunis itu, meskipun nilainya, tidak besar di masa mendatang harus dilaporkan kepada pemrintah Jepang.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il, sendiri Kamis kemarin sempat muncul dihadapan publik, kemunculannya ini adalah yang pertama sejak pemimpin tersebut dikabarkan mengalami stroke tahun lalu.

Dalam gambar yang ditayangkan televisi setempat,, Kim tampak sedang mengahdiri pertemuan parlemen dimana kembali dipilih untuk memimpin Korut.

Pertemuan itu bertepatan dengan pengumuman yang menyatakan Korea Utara akan merevisi konstittusinya.

Tidak ada informasi lengkap soal ini tapi beredar spekulasi bahwa mungkin langkah tersebut berkaitan dengan pergantian kepemimpinan Kim.