Korea Utara mengancam

Korea Utara
DK PBB sedang membahas tanggapan atas Korea Utara
Seorang diplomat Korea Utara memperingatkan langkah keras akan menyusul jika PBB memutuskan tindakan atas negara itu setelah meluncurkan satelit pada Hari Minggu.

Dewan Keamanan PBB sedang membahas apakah Korea Utara harus dihukum atau tidak sehubungan dengan peluncuran itu.

Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa mengatakan peluncuran satelit sebenarnya merupakan uji balistik yang jelas melanggar Resolusi PBB.

Namun Cina dan Rusia lebih berhati-hati dengan mengatakan mereka belum yakin bahwa Pyongyang melanggar peraturan.

Pyongyang mengatakan uji coba 3 tahap Roket Taepodong 2 berhasil dengan menempatkan satelit ke orbit dan kini sudah mengirimkan data maupun lagu-lagu revolusioner.

Namun militer Amerika mengatakan uji coba itu gagal karena ada bagian dari roket yang jatuh ke Lautan Pasifik.

Langkah selanjutnya

Jika 15 anggota Dewan Keamanan mengambil langkah bentuk apapun, kami akan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara kami

Pak tok-hun

Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Tok-hun, memperingatkan DK PBB tentang aksi untuk menghukum Pyongyang dengan menegaskan bahwa mereka hanya meluncurkan satelit pada akhir pekan, dan bukan rudal.

"Jika 15 anggota Dewan Keamanan mengambil langkah bentuk apapun, kami akan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara kami," katanya.

Dia juga memperingatkan tentang 'langkah keras yang diperlukan' namun tidak mengelaborasi langkah yang akan ditempuh Korea Utara itu.

"Semua negara memiliki hak yang tidak bisa dicabut untuk menggunakan ruang angkasa secara damai," tambahnya.

Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengatakan peluncuran itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB No. 178, yang disepakati Oktober 2006 dan melarang Koera Utara melakukan kegiatan rudal balisik.

Jepang dan Amerika mendesak agar ada sebuah resolusi DK PBB yang bisa memperkuat atau mungkin memperluas sanksi yang sudah ada atas Korea Utara, yang dilaksanakan setelah uji coba nuklir negara itu Tahun 2006.

Sanksi keuangan dan larangan bepergian bagi pejabat Korea Utara yang terlibat dalam progam senjata sebenarnya tidak pernah diterapkan.

Dan masih dipertanyakan seberapa efektif embargo, karena Korea Utara masih punya teknologi untuk meluncurkan satelit, kata wartawan BBC di Markas Besar PBB di New York, Laura Trevelyan.

Beijing menentang sanksi

Hari Minggu, Moskow mengatakan uji coba Minggu itu menimbulkan keprihatinan namun menentang kesimpulan yang terburu-buru sementara Cina mengatakan Pyonyang memiliki hak untuk program ruang angkasa yang damai.

Sebagai mitra lama Pyongyang, Beijing menentang sanksi lebih lanjut dengan mengatakan hal itu akan kontra produktif.

Cina bahkan mungkin melihat pernyataan ulang dari sanksi yang sudah ada sekarang ini sebagai tindakan provokatif.

Kemungkinan besar negara-negara besar dunia akan sepakat untuk sebuah pernyataan bersama dan bukan resolusi, yang sifatnya lebih kuat dan mengikat.

Wartawan BBC melaporkan Inggris tidak mengupayakan sebuah resolusi namun menegaskan perlunya tanggapan yang keras, dengan perhitungan jika kelak memang hanya pernyataan saja yang bisa dicapai.